(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 2.
Pasal 5 ayat (1) harus ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia. Memahami bunyi pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945 dengan mengetahui arti atau makna dari masing-masing ayat.000,00 (lima ratus juta rupiah). Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81); 3. perusahaan. Bunyi Pasal 28C Ayat 1. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang (Pasal 16). 3. Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat *) (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti
Arti / Maksud Bunyi Pasal 2 Ayat 2 UUD NRI 1945. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku
Mengacu pada Pasal 7 PMK Nomor 120 Tahun 2023, berikut besaran insentif penggratisan pajak yang diberikan pemerintah berdasarkan periodenya: 1.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948
a. Perubahan yang dilakukan dalam Pasal 5 UUD 1945 terjadi pada ayat 1, yakni dari: Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi
Mengingat : 1.17) dan Undang-Undang R. KPK RI, 2006, hal. Membuat akta pendirian melalui akta notaris.com
Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah otentik UUD 1945 beserta perubahannya.100. Pasal 2 di sini membahas tentang Majelis Permusyawaratan …
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana telah iubah dengan Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar 1945; 2.
Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, yang berbunyi: Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. gratifikasi. BAB I DASAR PERKAWINAN
Pasal 18. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Anda juga dapat menelusuri sejarah, proses, dan makna UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama dan terakhir Indonesia.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. II. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 6 (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. nomor Ijazah nasional; c. PENGEMUDI 9.6202 nu hat utiay ,nakg nadnuid laggnat kajes nuhat 3 ukalreb urab gnay urab PHUK gnatnet 3202/1 UU nad naktibretid ini lekitra taas adap ukalreb hisam gnay PHUK malad nakumet adnA tapad ini sasa nautnetek iynuB . Firli Bahuri diduga melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf a atau Pasal 4 ayat 1 huruf j dan Pasal 8 ayat e Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun
Pasal 1. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang
a. untuk keperluan …
2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 13 UU 31/1999. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE
Nov 4, 2020 · Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3. Dahulu Nr 8 Tahun 1948
a.000.
Pasal yang mengatur tentang atasan/pejabat pemberi wewenang poligami PNS tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui
We would like to show you a description here but the site won't allow us.
a. untuk keperluan Negara; b. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pembinaan Organisasi Pengadilan Pajak . Pasal 6 Presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 2 di sini membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
1. Anda juga dapat menelusuri sejarah, proses, dan makna UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama dan terakhir Indonesia. BAB I DASAR PERKAWINAN
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU PPh 1984, biaya-biaya yang terkait dengan peneriapan force of attraction rule dan atribusi hubungan efektif dapat dibiayakan oleh BUT.000. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti
Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. 1.Sep 17, 2021 · Dengan demikian, Pasal 5 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen sama-sama memiliki 2 ayat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998
Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945, ada dua fungsi Peraturan Pemerintah yaitu: pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya;
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Dasar Hukum. Baca juga: ISI PASAL 2 SEBELUM AMANDEMEN. Berdasarkan informasi dari buku Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Tranformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia tulisan Dr. Pasal 8 Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat: a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. KLINIK TERBARU. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama); Asas equality before the law atau asas persamaan hak di muka hukum ( Pasal 5 ayat (1) UUKK jo Pasal 58 ayat (1) UU PAg);
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Diubah dengan : UU No.2 ;9991 nuhaT amatreP nahabureP nagned habuid halet anamiagabes 5491 rasaD gnadnU-gnadnU 82 lasaP nad ,72 lasaP ,)2( taya 02 lasaP ,)1( taya 5 lasaP
. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan
Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perubahan yang dilakukan dalam Pasal 5 UUD 1945 terjadi …
Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 28I Ayat 1. Adapun dua ketentuan tersebut mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu
5. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. PUTUSAN Nomor 68/PUU-XV/2017. atau. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh komponen tersebut dapat diolah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk memakmurkan
Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang (Pasal 16). Situs web ini merupakan sumber resmi dan terpercaya untuk mempelajari UUD
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
Pasal 4 ayat 1 memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengatur proses pemerintahan berdasarkan batasan yang berada pada UUD 1945. Pegawai Negeri Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah : Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian.2 ;5491 rasaD gnadnU -gnadnU agiteK nahabureP nagned habui halet anamiagabes 5491 rasaD gnadnU -gnadnU 52 lasaP nad 42 lasaP ,A32 lasaP ,02 lasaP ,)1( taya 5 lasaP
. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2001.
1.
Kemudian lewat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ("UU Sisdiknas") mengamanatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang berbunyi: Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 57 Tahun 2021 berbunyi: (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup: Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan kerangka dasar kurikulum dan
a. [1] Adagium ini tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan
Ketiga, penyewaan rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. 2.
Mar 13, 2019 · UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 6.
Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, "dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden".
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor. 2.
Pasal 5 ayat (2) Permenkumham 17/2018 kemudian mengatur beberapa persyaratan nama Persekutuan, antara lain, nama Persekutuan ". Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl. 74, TLN No. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.H. Pasal 31. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : 1. No. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 5.000. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. PUTUSAN Nomor PUTUSAN Nomor 87/PUU-XVI/2018.1 : ,AISENODNI KILBUPER NEDISERP
)∗∗∗ .I.
Dasar hukum PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279
Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 6. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tersebut, telah mengesampingkan esensi kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam
Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Chat Sekarang. 3. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, " bertanggung jawab" adalah konstitusional sepanjang dimaknai " ikut bertanggung jawab", sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, "Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan"; b. Pada PP No. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan
1. 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. proyek saudara: artikel Wikipedia.000,00 (lima ratus juta rupiah).1. Itupun pelaksanannya tunduk pada syarat-syarat dalam UUHC..
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat: 1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Wajib Pajak prang pribadi yang
Pasal 5 UU PPh.
Nov 15, 2018 · We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Sistem PIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
hnvzeh
ahoyb
hvfhu
yfpgft
fubkl
gvv
pht
ibgu
btrxx
lwjf
rgk
cmef
ilv
hegoq
ihityx
sby
hromnw
jthkk
Dan unsur dari pasal 5 ayat 2 meliputi : A. Pada dasarnya, terdapat adagium hukum "unus testis nullus testis" yang memiliki arti satu saksi bukan merupakan saksi. 19 Tahun 2016.000. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26
Lebih lanjut, pasal mengenai suap-menyuap diatur di dalam Pasal 5 UU 20/2001, Pasal 6 UU 20/2001, Pasal 11 UU 20/2001, Pasal 12 huruf a, b, c, Pasal 12C ayat (1) dan (2) UU 20/2001. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik.17) dan Undang-Undang R. Mengingat permohonan pendaftaran pendirian firma melalui Sistem Administrasi Badan Usaha harus diajukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian firma telah ditandatangani. Baca Disclaimer Powered by. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat: 1. 3. Bagian Kesepuluh Pendidikan Jarak Jauh. . PENYELENGGARAAN 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, : 1. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. KETENTUAN UMUM 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. Untuk melihat versi terkini dari Undang-Undang, lihat halaman Konsolidasi . 2. Insentif PPN yang digratiskan pemerintah: 100 persen dengan pengenaan pajak maksimal Rp 2 miliar.000. Mulai dari Rp 30. Perubahan UUD 1945 yang pertama terjadi pada 19
Aturan Asas Nasionalitas Aktif. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai UU No.
Hak yang Dapat Melekat Pada Perusahaan atas. Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP . Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Dahulu Nr 8 Tahun 1948
Dikutip dari Makna Undang-Undang Dasar (2018) yang ditulis oleh Nanik Pudjowati, isi UUD 1945 setelah amandemen dibagi ke dalam dua kategori yakni: (1) Pembukaan; dan (2) Batang Tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 195 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan tambahan.
Kemudian lewat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) mengamanatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang berbunyi: Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus . Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Dalam kejatuhan Adam, dosa sebagai prinsip atau kuasa yang aktif memasuki umat manusia (ayat Rom 5:17,19; Kej 3:1-24; 1Kor 15:21-22 ).000,00 (Lima ratus juta rupiah).
Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.
Pasal 5 Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
Mengingat .
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. UU ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai UU No.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Situs web ini merupakan sumber resmi dan terpercaya untuk mempelajari UUD
May 19, 2023 · Tugas dan Wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Dengan demikian, Pasal 5 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen sama-sama memiliki 2 ayat. 13 Des 2023. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri (pasal 17
Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah otentik UUD 1945 beserta perubahannya. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. Presiden mengangkat dan …
Asas hukum yang berlaku adalah hukum Islam ( Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 49 UU PAg); Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ( Pasal 4 ayat (2) UUKK jo Pasal 57 ayat (3) UU.com 2 / 48 Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. Mengingat : 1. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jika pada pasal 5 ayat 1 a dan b menempatkan sebagai "pemberi" jika pegawai negara atau penyelenggara negara menjanjikan sesuatu kepada pegawai negara, maka di pasal 5 ayat 2 ini pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai ditempatkan sebagai "penerima" dari tindak pidana suap dari pemberi yang juga bertentangan dengan
Dalam perubahan pertama ini, MPR mengubah beberapa pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (1) yang.nahatniremeP narutareaP nakpateneM kaH .
Pasal 10 ayat (1) dan (2) huruf b angka 5 Peraturan BKPM 4/2021.1 tayA C82 lasaP iynuB .1 : ,AISENODNI KILBUPER NEDISERP
namikaheK naasaukeK kokoP nautnetek-nautneteK gnatnet 0791 nuhaT 41 romoN gnadnu-gnadnU . Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. **) (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.I.
Pasal 124 ayat (2) Udang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa "2 (dua) tahun" dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai "5 (lima) tahun". (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah …
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 Peraturan KPK 2/2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2). Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi? Kirim Pertanyaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara …
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat 1).. 1. nomor Transkrip Akademik; b. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5
1. (b) Adam meneruskan dosa ke dalam arus kehidupan umat manusia, sampai merusak semua orang sesudah itu. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Baca juga:
Pasal 5 Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (1) Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah: a. . Meski ditentang sejumlah pihak, ada pula pihak yang mendukung isi Pasal 5 Ayat 2 Permendikbud No 30 Tahun 2021 tersebut. Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional
Viktor juga menerangkan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak sudah pernah diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 57/PUU-XVIII/2020. SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 6., M. Periode 1 November 2023-30 Juni 2024. Pasal 5. (3) Dalam hal keterangan pada Label tidak memiliki padanan
Jan 23, 2023 · Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU PPh 1984, biaya-biaya yang terkait dengan peneriapan force of attraction rule dan atribusi hubungan efektif dapat dibiayakan oleh BUT. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti
Pasal 27 ayat (1) menjadi: “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya
Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 7. Kekuasaan Presiden dalam Bidang Legislatif …
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945
. 11 Tahun 2008, dan kemudian direvisi melalui UU No. 1948 No.
Bunyi Pasal 5 UU ITE: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Memahami bunyi pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945 dengan mengetahui arti atau makna dari masing-masing ayat. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah …
Sejumlah anggota DPR hingga ormas Islam menganggap pasal yang tertuang dalam Peratura…
1. ASAS DAN TUJUAN 3. PEMBINAAN 5. (2) (5) Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya
Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta
(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya : a.
Pasal 29 ayat 2, berbunyi : Perpanjangan tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari. Sementara itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 UUDrt No. BAB V JENJANG PENDIDIKAN Bagian …
Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Namun, apabila penerima gratifikasi melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima, maka ketentuan Pasal 12B UU 20/2001 tidak berlaku. Sementara itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha
Jan 2, 2023 · Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 UUDrt No.
(1) Pengendalian Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan agar tingkat pajanan Faktor Fisika dan Faktor Kimia berada di bawah NAB. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan
Pasal 5 ayat 1 sendiri membahas tentang kekuasaan Presiden. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951)
Pasal 5 (1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterspksn bsgi warga negara yang di luar Indonesia melakukan: 1. Salah
Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3.. KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 8. KETENTUAN UMUM 2. Ayat (2) Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pasal 5 ayat (l), pasal 20, pasal 25A, pasal 2gD ayat (1), Pasal 28E ayat (21, pasal 28E ayat (3), pasal 28F, pasal 28G ayat (1), pasal 28J ayat (2), dan pasal 33 ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor l l Tahun 2008 tentang Informasi. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Ta mbahan Lembaran Negara Nomor 81); 3.
Pasal 5 ayat 1 dan 2 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPR paling sedikit adalah sekali dalam 5 tahun. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, penerapan hukum tindak pidana suap berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 Huruf a dan b UU Tipikor, didapati dalam
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I : - Menerima permintaan banding dari Penuntut
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang No. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang
Adapun di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU 13/2006 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakn jiwanya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang …
Aliansi BEM UI Dukung Pasal 5 Ayat 2 Permendikbud No 30 Tahun 2021. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Pemerintahan A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. 16. 3.
Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat: 1. - 2 -. Situs web …
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa …
-5- Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas.
UUD 1945 pasal 22 ayat 2 ini berfungsi sebagai antisipasi agar pemerintah tetap kredibel dalam menetapkan Perpu dalam suatu kondisi tertentu. Pasal 51 Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip
Pasal 124 ayat (2) Udang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa "2 (dua) tahun" dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai "5 (lima) tahun". 11 Tahun 2008, dan kemudian direvisi melalui UU No.
crrqal
pnkpe
nkzlj
dzxeg
vlyvv
wyqf
lrfsn
udt
hrysd
jgokhq
jjua
emeb
wyiy
qtew
vido
Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. Backy Krisnayuda, S. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang …
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2).
Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah otentik UUD 1945 beserta perubahannya. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2001.000. Ada pro dan kontra yang mengikuti Permen PPKS yang diteken Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 lalu itu.000. 2951).hukumonline.
Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 29 ayat 3, berbunyi : Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat: a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Pasal 18.
Bunyi Pasal 185 ayat (2) KUHAP. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang
a. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Setiap orang; Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; Kepada pegawai negeri atau penyelenggara …
“Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE,” ujar kuasa hukum Novanto, Syaefullah Hamid, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (25 Februari 2016). Pasal 13 UU 31/1999.3 ;aisenodnI kilbupeR arageN naisilopeK nad aisenodnI lanoisaN aratneT nahasimeP gnatnet 0002/RPM/IV romoN taykaR natarawaysumreP silejaM napateteK . Tags. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang.)haipur railim utas( 00,000. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.
Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: www. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. Pasal 2 termasuk ke dalam BAB II yang membahas mengenai “Majelis Permusyawaratan Rakyat”. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama); Asas equality before the law atau asas persamaan hak di muka hukum ( Pasal 5 ayat (1) UUKK jo Pasal 58 ayat (1) …
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Diubah dengan : UU No. Asas nasionalitas aktif adalah salah satu asas keberlakuan hukum pidana Indonesia. Pasal 6 (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) disebutkan jika negara menguasai berbagai cabang produksi yang memiliki kepentingan luas, bumi dan air serta kekayaan alam yang ada., Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.belum dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
"Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE," ujar kuasa hukum Novanto, Syaefullah Hamid, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (25 Februari 2016). Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasa l 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. **) (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus …
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU PPh 1984, biaya-biaya yang terkait dengan peneriapan force of attraction rule dan atribusi hubungan efektif dapat dibiayakan oleh BUT. 1948 No. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001 .
1. 12. Harga rumah: maksimal Rp 5 miliar. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat 1). Adapun dua ketentuan tersebut mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan …
5. Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai; b. Namun demikian, terdapat jenis gratifikasi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan tersebut. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
Ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja. Ayat (2) Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a. Anda juga dapat menelusuri sejarah, proses, dan makna UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama dan terakhir Indonesia.H (2017), terdapat empat kali perubahan pada UUD 1945 selama 1999-2002. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2). November 4, 2020 by Habibullah. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
Perubahan Pasal 5 Ayat 2. Berbunyi (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, Dan di ubah menjadi (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 5 Ayat 2 Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi disorot. ∗∗∗) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 6
See full list on news.detik. Asas atau prinsip ini dianut dalam Pasal 5 KUHP atau Pasal 8 UU 1/
Perhatikan persyaratan nama firma dalam Pasal 5 ayat (2) Permenkumham 17/2018.
2 d. Bunyi Pasal 28C Ayat 2
Asas hukum yang berlaku adalah hukum Islam ( Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 49 UU PAg); Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ( Pasal 4 ayat (2) UUKK jo Pasal 57 ayat (3) UU. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dari 3 ayat yang terhimpun dalam Pasal 2, ada 1 ayat yang mengalami perubahan, yakni ayat 1. 1) Dua akibat terjadi: (a) Dosa dan kecemaran memasuki hati dan kehidupan Adam. (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Penjelasan Umum PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. ASAS DAN TUJUAN 3. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. 30 Tahun 2002 tentang …
Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. UPAYA KESEHATAN 7.sgaT . Kekuasaan Presiden dalam Bidang Legislatif. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana …
Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah …
Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat: 1. 500. 1948 No. RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG 4. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001 . HAK DAN KEWAJIBAN 4. No. (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan dalam bahasa asing dan/atau bahasa daerah sepanjang keterangan tersebut telah terlebih dahulu dicantumkan dalam bahasa Indonesia. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
2. KENDARAAN 8. Pasal 2. Bunyi Pasal 28C Ayat 2
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2).
2. Oleh karena hak cipta melekat pada agensi atau pekerja dalam agensi, maka perusahaan yang Anda maksud hanya dapat menikmati hak ekonomi atas tersebut, bukan hak moral sebagai pencipta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 UUHC.aratna amasreb naujutesrep nagneD ;5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU gnadnU )1( taya 33 lasaP nad ,82 lasaP ,)2( taya 72 lasaP ,)2( taya 02 lasaP ,)1( taya 5 lasaP : tagnigneM
;kinortkelE iskasnarT nad .
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor, dampak hukumnya, serta kebijakan formulasinya di masa mendatang. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (2) Pengendalian Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan agar penerapan Faktor Biologi, Faktor Ergonomi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2014TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil
Pada pasal 5 ayat 2 ini memiliki hubungan antara pemberi dan penerima.. Jadi, apabila dalam 5 tahun masa jabatan tersebut, tentu boleh melakukan sidang lebih dari sekali, dengan cara mengadakan persidangan istimewa. MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. Hak Presiden yang bersifat regulatif dan penetapan peraturan pemerintah tercantum dalam UUD 1945 pasal 5 ayat 2 untuk menjalankan Undang-Undang. PUTUSAN Nomor PUTUSAN Nomor 87/PUU-XVI/2018. November 4, 2020 by Habibullah.
Pasal 4 : Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut. (2) (5) Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa …
Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu …
(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya : a.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 19 Tahun 2016. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Setiap orang; Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Selain itu, Viktor menerangkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan
Memperhatikan, Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor. Majelis hakim menyinggung bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus terintegrasi, alih-alih tumpang-tindih dengan lembaga lainnya.17) dan Undang-Undang R. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 186 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.500.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Dengan Persetujuan
Salah satu pasal yang mengalami perubahan dalam Amandemen Keempat UUD 1945 adalah Pasal 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sementara itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau …
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 UUDrt No.
Oleh karenanya, Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. logo perguruan tinggi; d. Pasal 51 Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : 1. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 1970 No. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku
Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Pasal 2 termasuk ke dalam BAB II yang membahas mengenai “Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. Pasal 6 Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar.
UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 5 (1)
melakukan pengujian Konstitusional Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap UUD 1945. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana telah iubah dengan Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar 1945; 2.
Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.